Kedudukan Hukum Pajak dan Hukum Pidana dalam UU Perpajakan
Jasa Konsultan Pajak — Hukum perpajakan yang dijalankan dengan baik, niscaya akan menghasilkan para generasi yang sadar hukum dengan baik pula. Jika terdapat penyimpangan dalam hukum perpajakan, maka hal ini juga akan bersinggungan dengan hukum pidana.
Meski tak semua permasalahan perpajakan dihitung sebagai pelanggaran pidana, alangkah lebih baik bila Anda juga memahami skema kedudukan hukum pajak dan hukum pidana di Indonesia.
Kedudukan Hukum Pajak di Indonesia
Secara garis besar, hukum pajak adalah segala tatanan yang diatur secara tertulis dan resmi oleh negara. Tujuannya untuk mengatur hubungan pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dalam hal ini, kuasa pemerintah diberikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang diampu Kementerian Keuangan RI.
Selanjutnya, pajak yang disetor kepada negara akan dikelola dan diolah dengan baik, kemudian diserahkan kembali kepada masyarakat. Bentuk penyerahan pajak tersebut diwujudkan dalam sarana pelayanan publik, tata kota, dan lainnya.
Hukum pajak menjadi patokan untuk semua pihak dalam mengatur hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Bila hukum pajak tidak dijalankan dengan benar, maka hukum lainnya akan menjadi penengah agar pemerintah (fiskus) dan rakyat bisa berkesinambungan. Hal inilah yang mendasari adanya hukum lain yang berkaitan, termasuk hukum perdata dan hukum pidana.
image by georgiaautolaw.com
Kedudukan Hukum Pidana di Indonesia
Hukum Pidana di Indonesia berusaha untuk mengatur beragam sanksi hukum untuk siapa saja yang melanggar aturan negara. Baik dari hukum pajak, hukum perdata, maupun hukum pidana yang terangkum dalam KUHP. Hukum pidana bergerak sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada di Indonesia.
Penyimpangan Hukum Pajak yang Terkait Hukum Pidana
Di bawah ini akan dijabarkan beberapa penyimpangan hukum pajak yang akan bersinggungan dengan hukum pidana bila Anda meremehkan ketentuannya:
Hukum pidana yang berkaitan dengan kealpaan dari PKP (Pengusaha Kena Pajak) dirangkum dalam beberapa poin.
Jika PKP yang telah lepas dari masa hukuman melakukan kesalahan lain di bidang hukum wajib pajak dalam tempo kurang dari satu tahun, maka pidana penjara siap mengintainya kembali. Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) KUP Pasal 39 ayat (3) KUP.
Meski tak mudah dipahami oleh sebagian orang, jika Anda adalah PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang berkewajiban untuk membayar pajak kepada negara, maka Anda harus memahami dasar hukumnya. Jangan sampai terjerat dengan hukum yang tidak benar. Anda bisa berkonsultasi dengan GoTax Consultants jika mengalami kesulitan. Kami siap mencarikan solusi terbaik untuk masalah perpajakan Anda.
